Penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, memerlukan perhatian serius dalam peningkatan layanan kesehatan. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) menegaskan bahwa menghadirkan dokter dan teknologi saja tidak cukup. Tantangan besar lainnya adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di dalam negeri, agar pasien tidak memilih untuk berobat ke luar negeri.
Ketua Pengurus Pusat PERKI, Ade Meidian Ambari, mengungkapkan bahwa perhatian masyarakat cenderung terfokus pada kasus sengketa antara dokter dan pasien, sementara keberhasilan dokter Indonesia dalam menangani kasus-kasus kompleks jarang mendapat sorotan. Dia menilai, kompetensi dokter spesialis jantung Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Dalam perbandingan dengan Singapura, yang memiliki jumlah pasien lebih sedikit, Ade mencatat bahwa pengalaman klinis dokter Indonesia justru lebih kaya karena volume pasien yang tinggi.
“Kelebihan mereka lebih banyak menulis publikasi ilmiah, sehingga lebih dikenal,” ujarnya saat konferensi pers dalam acara ASMIHA 2026 di Jakarta pada 17 Juli 2026. Ade menyadari bahwa membangun kepercayaan masyarakat adalah proses yang membutuhkan waktu. Dia juga menyoroti masalah jumlah dokter spesialis jantung yang masih terbatas dan distribusinya yang belum merata. Saat ini, terdapat sekitar 2.200 dokter spesialis jantung, dengan sekitar 1.600 di antaranya aktif memberikan pelayanan, dan 60 persen di antaranya berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Sekitar 40 persen kabupaten/kota di Indonesia bahkan masih belum memiliki akses ke dokter spesialis jantung.
PERKI berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan kolegium untuk mendukung penempatan dokter spesialis di daerah, terutama dalam penyediaan fasilitas yang memadai. Mereka tidak dapat beroperasi secara optimal tanpa peralatan dasar yang diperlukan. Selain itu, penguatan sistem pembiayaan juga dianggap penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Ade juga mengakui adanya perbedaan kualitas layanan antara rumah sakit di Indonesia dan negara tujuan berobat seperti Singapura, yang sangat memperhatikan kenyamanan dan pengalaman pasien dari awal hingga akhir perawatan.
Dia tidak menampik bahwa kualitas layanan seperti itu perlu dipelajari dan dikembangkan, namun ia menekankan bahwa prioritas utama dalam sistem pelayanan kesehatan nasional adalah layanan gawat darurat yang bersifat menyelamatkan nyawa. “Setelah kebutuhan mendasar tersebut terpenuhi, kami akan berupaya meningkatkan kualitas layanan dan teknologi kesehatan secara bertahap,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Kolegium Kardiologi Indonesia, Renan Sukmawan, menegaskan bahwa kompetensi dokter spesialis jantung di Indonesia sudah disusun berdasarkan standar yang setara dengan negara lain. Dokter yang ingin mendalami bidang tertentu, seperti intervensi jantung atau aritmia, diwajibkan mengikuti pendidikan lanjutan (fellowship) selama satu hingga dua tahun sebelum mendapatkan kompetensi subspesialis. “Kompetensi dokter jantung Indonesia setara dengan dokter jantung di Amerika pada level spesialis,” katanya.
Kolegium juga menetapkan standar kompetensi, menyusun kurikulum pendidikan, serta melakukan uji kompetensi sebelum dokter dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan bahwa BPJS telah bekerja sama dengan sekitar 3.200 rumah sakit, 3.000 klinik, dan 241 laboratorium kateterisasi jantung (cath lab) di seluruh Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan proses kerja sama dengan sekitar 260 cath lab lainnya.
Kementerian Kesehatan juga memiliki program untuk menghadirkan minimal satu cath lab di setiap kabupaten. Prihati menjelaskan bahwa hampir seluruh layanan berteknologi tinggi telah dijamin oleh BPJS Kesehatan, mulai dari layanan cath lab, radioterapi, hingga hemodialisis. Namun, dia menekankan bahwa penerapan teknologi baru perlu dilakukan secara hati-hati untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal bagi pasien.
